Pemerintah Provinsi Gorontalo Dukung Penuh Pilkada 2024

KOTA GORONTALO (RASTRA.NEWS) – Dalam rangka mendukung Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Provinsi Gorontalo, Penjabat Gubernur Ismail Pakaya membeberkan beberapa tindakan yang diambil pemprov. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Pilkada Provinsi Gorontalo Tahun 2024 di Ballroom Hotel Grand Q, Rabu malam (17/4/2024).

“Kita bisa sukses melaksanakan Pilkada 2024 jika tersedia pembiayaannya, sarana prasarana, SDM, termasuk sampai dengan pengamanan,” ujar Ismail.

Dukungan yang diberikan Pemprov Gorontalo antara lain memenuhi pembiayaan 60 persen dari sisa pembiayaan tahun 2023, yakni 40 persen sesuai kesepakatan untuk kebutuhan persiapan Pilkada. Terkait hal itu, ia meminta Ketua KPU Kabupaten/Kota Gorontalo melakukan koordinasi kesiapan transfer dari pemerintah daerah.

Selanjutnya, terkait sarana seperti sekretariat PPK/PPS, Ismail mendorong Ketua KPU Bone Bolango untuk segera mengkoordinasikannya, apakah termasuk pada komponen pembiayaan yang sudah dihitung saat alokasi anggaran pilkada.

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Ismail meminta Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo mengirimkan surat dispensasi ke kabupaten/kota untuk PPK/PPS, tidak hanya di hari pelaksanaan tapi juga saat mengikuti bimtek dan dua hari sebelum pelaksaaan.

Selain itu, Ismail juga menyarankan agar PPK/PPS diseleksi kembali, tidak menggunakan orang-orang sebelumnya pada pileg kemarin.

“Saya tidak ingin ada pembatasan-pembatasan sehingga mengganggu tahapan pilkada yang akan menghasilkan pemimpin di provinsi, kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Terkait pembiayaan dan SDM, kami jamin kami akan dukung penuh,” tandas Ismail.

Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo juga diminta memberikan ruang kepada Dukcapil kabuapaten/kota untuk masuk ke sekolah-sekolah dalam melakukan perekaman KTP. Menurut Ismail, hal itu perlu diterapkan sebagai modal suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024.

Selebihnya, Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan meminta KPU meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Hal itu perlu dilakukan mengingat calon pimpinan daerah merupakan putra-putra terbaik sehingga resiko gesekan akan cukup besar dibandingkan pileg kemarin.

“Koordinasi kita, KPU, Bawaslu, dan pemerintah provinsi juga kabupaten/kota serta Forkopimda saya minta untuk terus dan lebih ditingkatkan sehingga kita bisa mengurangi tingkat gesekan yang mungkin saja akan lebih tinggi dibandingkan pelaksanaan pileg kemarin. Kita berdoa semoga sepanjang tahapan penyelenggaraan ini sesuai dengan regulasi yang ada,” tutur Ismail.